SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan good corporate governance (GCG) atau sistem tata kelola perusahaan, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing Policy). Whistleblower adalah pihak yang menyampaikan tentang adanya kecurangan (fraud) atau mismanajemen yang terjadi dalam perusahaan.

Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk menerima dan menindaklanjuti adanya pengaduan tentang kecurangan, pelanggaran hukum atau peraturan standar industri terkait, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan lain. Pelanggaran dapat saja dilakukan oleh karyawan atau manajemen. Pelaporan dapat disampaikan oleh karyawan atau pihak eksternal di luar perusahaan yang dilakukan secara rahasia.

Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan serta tidak boleh didasari kehendak buruk atau itikad buruk atau fitnah.

Sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) ini akan dikelola secara profesional oleh KOMITE Whistleblowing Policy yang beranggotakan Internal Audit dan Presiden Direktur.

MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem ini diharapkan menjadi alat bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi penting dan kritis yang mungkin diketahui oleh pihak tertentu, yang disampaikan kepada tempat yang tepat. Informasi yang diperoleh akan ditindaklajuti, sehingga menjadi mekanisme deteksi dini bagi perusahaan. Informasi tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya sistem kelola perusahaan yang semakin baik di lingkungan PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI.

 RUANG LINGKUP PELAPORAN

Sistem ini berlaku untuk semua kegiatan usaha PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI. Ruang lingkup pelanggaran pelaporan meliputi pelanggaran bidang akuntansi dan keuangan, agronomi lapangan, proses pengelolaan PMKS, peternakan, pupuk, pelanggaran peraturan/hukum, kecurangan atau dugaan kecurangan, pelanggaraan kode etik, pemerasan, benturan kepentingan, gratifikasi; dan atau hal-hal lain yang terkait dengan potensi pelanggaran yang dapat merugikan bagi perusahaan.

PROSEDUR PENGADUAN PELANGGARAN

  1. Pihak yang merasa memiliki informasi dapat menyampaikan pengaduan melalui akses sistem pengaduan yang ada di website perusahaan. Pengaduaan ini akan bersifat rahasia.
  2. Setiap pengaduan akan dikonsolidasikan dan dibahas kelayakannya untuk memenuhi syarat dilakukannya investigasi lebih lanjut.
  3. Pengaduan yang memenuhi syarat akan langsung ditindaklajuti oleh komite, dan jika disepakati, Internal Audit akan melaksanakan investigasi pendahuluan atas pengaduan tersebut.
  4. Jika menurut hasil pemeriksaan pendahuluan Internal Audit, pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti, tahapan selanjutnya adalah :
    • Komite bekerjasama dengan Internal Audit dalam melakukan invetigasi lebih lanjut.
    • Untuk kasus material, khusus yang berkaitan dengan keuangan langsung diteruskan ke Pemegang Saham.

 PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

  1. Identitas pelapor dijaga kerahasiannya oleh Komite.
  2. Perusahaan menjamin perlindungan kepada pelapor dari segala macam ancaman, intimidasi dan tindakan tidak menyenangkan.
  3. Perlindungan juga diberikan perusahaan kepada pihak yang melakukan investigasi lanjutan dan pihak-pihak yang memberikan informasi tambahan terkait laporan pelanggaran tersebut.

 APRESIASI ATAU PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

Setiap Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan berhak mendapat penghargaan. Ketentuan mengenai bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

 SARANA DAN MEDIA PENGADUAN

User Image

 SANKSI

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku.